Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Total nilai kontrak pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar dalam periode 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut disampaikan ICW pada Senin (9/11/2026), berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan jasa tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut data yang dipaparkan ICW, pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.
Rincian Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar
Berdasarkan penelusuran ICW, Kemendikbudristek mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024. Sementara itu, KKP tercatat melakukan tiga paket pengadaan pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan kementerian tersebut.
Berikut rincian nilai kontrak yang menjadi sorotan ICW:
| Instansi dan jenis pengadaan | Nilai kontrak |
|---|---|
| Kemendikbudristek – Penayangan video YouTube RANS Entertainment | Rp452.698.902 |
| Kemendikbudristek – Instagram Reels @raffinagita1717 | Rp205.893.300 |
| Kemendikbudristek – Instagram Story @raffinagita1717 | Rp575.655.000 |
| Kemendikbudristek – Event attendance | Rp2.521.329.200 |
| Kemendikbudristek – TikTok @raffinagita1717 | Rp144.423.600 |
| KKP – Influencer engagement, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025) | Rp3.596.955.000 |
| KKP – Influencer engagement untuk pembangunan BINS (2025) | Rp3.600.000.000 |
| KKP – Publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna (2026) | Rp3.600.000.000 |
| Total | Rp14.696.955.002 |
ICW turut menjelaskan keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad. Mengacu pada dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Salah satu persoalan yang disoroti ICW adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Organisasi antikorupsi tersebut mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga diminta membatasi berbagai pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, ICW menilai pengadaan jasa influencer oleh KKP justru tetap berlangsung dengan nilai yang cukup besar. Pada 2025, KKP mengalokasikan dua paket pengadaan kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total Rp7,2 miliar. Kemudian, pada 2026, terdapat satu paket tambahan senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total nilai kontrak KKP kepada perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
ICW juga membandingkan pengeluaran tersebut dengan kondisi anggaran transfer ke daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, organisasi tersebut menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan ini disebut turut memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran sebesar Rp575,65 juta hanya untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717. Nilai tersebut dibandingkan dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan ICW hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.
Manfaat Pengadaan Influencer Dinilai Belum Terukur
Persoalan berikutnya berkaitan dengan transparansi manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer. ICW mempertanyakan alasan kementerian masih menggunakan jasa pihak ketiga untuk komunikasi publik, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi sendiri.
Kemendikbudristek, misalnya, mempunyai Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP juga telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat.
Menurut ICW, unit-unit tersebut sudah didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaan jasa influencer seharusnya disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, serta hasil yang ingin dicapai.
ICW secara khusus mempertanyakan paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Organisasi tersebut menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar kebutuhan dan kontribusi kehadiran figur publik dalam kegiatan pemerintah.
Tanpa adanya keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, masyarakat dinilai akan kesulitan mengetahui efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Berpotensi Mengarah ke Penyedia Tertentu
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.
Berdasarkan temuannya, empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasingdi katalog elektronik. Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman nama kanal dan akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak serta-merta menjamin persaingan yang terbuka apabila spesifikasi pengadaan sejak awal sudah mengarah pada penyedia tertentu.
Selain itu, ICW mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek diketahui menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar untuk masing-masing paket.
Atas kondisi tersebut, ICW meminta adanya keterbukaan mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
ICW Khawatir Belanja Influencer Menjadi Sarana Promosi Kekuasaan
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah potensi penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur publik populer.
ICW mengingatkan bahwa pengadaan jasa influencer seharusnya memiliki tujuan komunikasi publik yang jelas dan tidak berubah menjadi sarana promosi atau propaganda kekuasaan.
Organisasi tersebut menilai uang pajak masyarakat tidak semestinya digunakan hanya untuk membeli popularitas melalui figur publik tanpa ukuran manfaat yang transparan.
ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan sejumlah bisnis RANS.
Menurut ICW, popularitas seorang figur publik tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan, bukan sekadar melalui pengadaan jasa promosi menggunakan anggaran negara.
ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Poin terakhir yang disoroti ICW adalah potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik sekaligus pihak yang memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Sebelum 2024, perusahaan tersebut disebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia dalam pengadaan pemerintah.
Pada 22 Oktober 2024, Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat melakukan tiga kali pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total nilai mencapai Rp10,8 miliar.
ICW menilai rangkaian fakta tersebut perlu mendapat perhatian karena terdapat hubungan antara jabatan publik, kepemilikan perusahaan, dan kontrak pengadaan dari kementerian dalam pemerintahan yang sama.
Sorotan ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran negara. ICW menilai setiap proses pengadaan pemerintah harus memastikan persaingan yang sehat, manfaat yang terukur, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
