Dongan BK, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan jika para pejabat di Indonesia perlu meniru pejabat di negara-negara Eropa yang sehari-hari terbiasa menggunakan transportasi umum. Menurut MTI, maraknya pejabat Indonesia yang dikawal juga berdampak atas kemacetan di jalan raya.
Bahkan, menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno, patroli dan pengawalan (patwal) sebagai fasilitas seharusnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” ungkap Djoko.
Usulan Pejabat Naik Transportasi Umum, Agar Dekat Dengan Rakyat?
Terdapat beberapa alasan mendasari usulan MTI ini:
Penggunaan kendaraan pribadi oleh pejabat dan rombongannya seringkali menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan.
Selanjutnya, dengan lebih banyak pejabat yang menggunakan angkutan umum, maka akan semakin mendorong perbaikan kualitas layanan transportasi umum.
Dengan naik angkutan umum, para pejabat dapat merasakan langsung kondisi transportasi publik yang sebenarnya dan lebih memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tindakan pejabat yang menggunakan angkutan umum secara rutin dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum sebagai alternatif transportasi.
Usulan MTI ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat menyambut positif usulan ini dan berharap dapat segera terealisasi. Mereka berharap dengan adanya kebijakan ini, para pejabat dapat lebih merasakan kesulitan yang dialami masyarakat sehari-hari saat menggunakan transportasi umum.
Setujukah klean Dongan BK?
