Horas!
Dongan BK, Harli Siregar adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Selasa (11/6/2024). Harli, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, menggantikan Ketut Sumedana yang kini bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 21 Mei 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Latar Belakang dan Pendidikan Harli Siregar
Harli Siregar lahir pada 12 April 1970. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dan melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor hukum di universitas yang sama pada tahun 2022.
Perjalanan Karier di Kejaksaan Agung
Selama berkarier di Kejaksaan Agung, Harli telah menduduki berbagai posisi strategis. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain:
- Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Harli dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada 20 Juni 2023, menggantikan Juniman Hutagaol yang memasuki masa purnatugas.
Kiprah Harli Siregar dalam Penegakan Hukum
Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli turut memimpin berbagai upaya penegakan hukum. Salah satu kasus yang ia tangani adalah penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017. Dalam kasus ini, Tim Penyidik Kajati Papua Barat yang dipimpinnya menetapkan BP sebagai tersangka dan menahannya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manokwari selama 20 hari.
Dengan pengalaman dan rekam jejak yang solid, Harli Siregar diharapkan mampu menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dengan baik, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi publik di lingkungan kejaksaan.