Horas!
Dongan BK, Jerome Polin Sijabat, seorang influencer yang aktif membahas isu pendidikan, mengajak masyarakat memahami skala dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah Pertamina. Lewat unggahan di akun TikTok pribadinya, Jerome membandingkan jumlah uang yang begitu besar itu dengan berbagai kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Dalam videonya, Jerome menggambarkan seberapa besar nilai Rp 1 triliun. Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut setara dengan 1.000 miliar. Jika seseorang menghabiskan Rp 1 miliar per bulan, maka butuh waktu 83 tahun untuk menghabiskannya.
Jika seseorang lebih berhemat dengan hanya menggunakan Rp 500 juta per bulan, maka uang itu baru akan habis dalam 166 tahun—angka yang jauh melampaui rata-rata usia manusia. “Usia kita enggak sampai segitu. Itu saja sudah dua generasi, guys,” ujar Jerome dalam unggahan TikToknya @jeromepolin, dikutip Senin (3/3/202
Hasil Korupsi Bisa Bangun 193 Ribu Sekolah
Jerome kemudian menghubungkan angka tersebut dengan sektor pendidikan. Menurut perhitungannya, biaya kuliah S1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama empat tahun rata-rata mencapai Rp 100 juta per mahasiswa. Dengan Rp 1 triliun, sekitar 10.000 mahasiswa bisa mendapatkan pendidikan gratis.
Jika dikaitkan dengan angka dugaan korupsi BBM Pertamina yang mencapai Rp 193,7 triliun, maka jumlahnya semakin luar biasa. Dengan dana sebesar itu, sekitar 930.700 mahasiswa dapat dibiayai kuliahnya hingga lulus.
“Dari setahun lalu saja, yang daftar SNBT cuma 785.000 orang. Artinya, dengan uang hasil korupsi ini, seluruh pendaftar SNBT bisa kuliah dan masih ada sisa dana,” ungkap Jerome.
Selain membahas pendidikan tinggi, Jerome juga menyoroti potensi pembangunan sekolah jika dana tersebut digunakan dengan baik. Ia memperkirakan bahwa untuk membangun satu sekolah beserta fasilitasnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.
Dengan Rp 1 triliun, Indonesia bisa membangun 1.000 sekolah baru. Jika jumlah ini dikalikan dengan total dugaan korupsi, maka negeri ini bisa memiliki 193.000 sekolah tambahan.
Jerome mengaku terkejut setelah menyelesaikan perhitungan ini. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar hitungan di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan betapa besarnya dampak korupsi terhadap kemajuan bangsa.
“Bayangkan kalau dua kasus korupsi besar ini uangnya dipakai dengan benar. Dialokasikan untuk pendidikan atau pembangunan Indonesia. Bisa semaju apa kita?” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa angka Rp 193,7 triliun merupakan estimasi kerugian negara dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina sepanjang tahun 2023. Namun, dugaan kerugian ini berpotensi lebih besar karena praktik tersebut berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023.
“Secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya, berarti, kan, bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih,” ujar Harli beberapa waktu lalu.
Harli juga menambahkan bahwa angka yang disebutkan saat ini masih merupakan perhitungan sementara. Ia menekankan bahwa ada beberapa komponen yang berkontribusi terhadap kerugian tersebut, dan ada kemungkinan praktik serupa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Misalnya, apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020, dan seterusnya?” pungkasnya.
