Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu (28/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait arah kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi di Indonesia.
Demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar ini digawangi oleh KOMITE Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar). Gerakan tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, hingga Universitas Airlangga (Unair).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengajak masyarakat sipil untuk turut bergabung dan menyampaikan aspirasi. Ajakan itu disampaikan melalui unggahan akun BEM KM UPN Veteran Yogyakarta yang menyebut aksi #IndonesiaSadar terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.
Aksi ini digelar untuk menyoroti perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.
Melalui aksi tersebut, Komite Sadar membawa lima tuntutan utama yang disebut sebagai Lima Perintah Rakyat. Kelima poin itu mencakup persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
5 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi #IndonesiaSadar
BEM UI menyampaikan bahwa lima tuntutan tersebut disusun melalui berbagai pertimbangan, kajian, dan diskusi. Sebelumnya, tuntutan serupa telah disuarakan pada 20 Oktober 2026, tetapi menurut mahasiswa, persoalan-persoalan yang diangkat belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Berikut lima tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi di Bundaran HI.
1. Tetapkan Status Bencana Nasional dan Adili Korporasi yang Bertanggung Jawab
Pada sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana lainnya yang dinilai membutuhkan penanganan serius.
Selain penetapan status bencana, mahasiswa juga meminta pemerintah mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Mereka turut menuntut penyelesaian integrasi tata kelola lahan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat
Tuntutan kedua berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa meminta pemerintah memastikan anggaran negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
Komite Sadar juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Melalui tuntutan ini, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk program yang mereka nilai sebagai kepentingan politik berkedok program populis.
Tuntutan pada sektor ini turut disuarakan oleh SEMA UGM.
3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Perluas Akses Layanan Dasar
Pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan yang dinilai semakin memberatkan.
Selain itu, pemerintah diminta menjamin pemerataan akses terhadap layanan dasar. Beberapa persoalan yang disoroti meliputi keterbatasan akses air minum melalui jaringan perpipaan, kurangnya tenaga dokter di puskesmas, serta fasilitas pelayanan publik lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang berkualitas agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Poin ketiga ini menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan BEM UI.
4. Hentikan Penyalahgunaan Hukum dan Berantas KKN
Tuntutan keempat menyoroti persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Komite Sadar meminta pemerintah menghentikan penggunaan hukum sebagai alat untuk melayani kepentingan penguasa.
Mahasiswa juga mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang berpihak pada keadilan.
5. Kembalikan Kebebasan Bersuara dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil
Tuntutan terakhir berkaitan dengan kebebasan sipil, penegakan HAM, dan keterlibatan militer dalam ruang kehidupan masyarakat.
Komite Sadar mendesak pemerintah mengembalikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.
Dalam tuntutan ini, mahasiswa turut menyinggung sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi. Mereka juga menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang disebut mengalami gangguan penglihatan akibat serangan tersebut.
Mahasiswa meminta kasus-kasus tersebut ditangani secara serius dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum.
Mahasiswa Desak Pemerintah Tepati Janji Politik
Melalui aksi #IndonesiaSadar, mahasiswa menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk kembali menyuarakan aspirasi dan mengingatkan pemerintah terhadap amanat konstitusi.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui unggahan BEM UI, mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan menjaga kedaulatan rakyat harus terus dilakukan. Mereka juga meminta pemerintah memenuhi janji politik dan menjalankan tanggung jawabnya demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Aksi tersebut membawa pesan bahwa Indonesia merupakan milik seluruh rakyat, sehingga kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengutamakan kepentingan publik, menjamin hak masyarakat, serta menjaga prinsip demokrasi.
Melalui lima tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian dan mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang mereka suarakan.
