Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan sistem digital dalam layanan publik berpotensi memberikan penghematan besar bagi keuangan negara. Menurutnya, nilai efisiensi yang dapat dicapai bahkan diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri rapat koordinasi terkait uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di 42 kabupaten dan kota yang digelar di Jakarta pada 17 Juni 2026.
Menurut Luhut, digitalisasi berbagai layanan pemerintah dapat menekan potensi kebocoran anggaran yang selama ini terjadi dalam sejumlah sektor. Sistem yang terintegrasi dinilai mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan manipulasi data.
Digitalisasi untuk Perbaiki Tata Kelola
Pemerintah saat ini terus mengembangkan infrastruktur digital yang mencakup berbagai layanan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pelaporan data perdagangan dan ekspor-impor.
Luhut menilai sistem digital yang terhubung akan membantu meminimalkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan sasaran penerima bantuan, ketidaksesuaian laporan transaksi, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya strategis nasional.
Selain meningkatkan efisiensi, sistem tersebut juga dirancang untuk menciptakan mekanisme yang membuat ruang gerak praktik korupsi semakin sempit karena seluruh proses dapat ditelusuri secara digital.
Potensi Efisiensi dari Program Bansos
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi penghematan terbesar adalah program bantuan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Luhut memperkirakan perbaikan akurasi data penerima bantuan dalam jangka panjang dapat menghasilkan efisiensi anggaran antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar US$10 miliar hingga US$15 miliar.
Penghematan itu berasal dari berkurangnya kesalahan penyaluran bantuan, peningkatan validitas data penerima, serta optimalisasi berbagai program sosial yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
Masih Berupa Proyeksi
Meski optimistis terhadap manfaat digitalisasi, Luhut menegaskan bahwa angka penghematan yang disampaikan masih berupa estimasi strategis dan belum mencerminkan hasil yang telah direalisasikan.
Menurutnya, pencapaian target efisiensi tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan, keberhasilan integrasi sistem antarlembaga, serta konsistensi implementasi program di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya sistem audit digital dalam setiap perubahan data agar seluruh proses dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
Dengan transformasi digital yang terus diperluas, pemerintah berharap pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien, sekaligus mampu mengurangi kebocoran anggaran yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
