Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Luhut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam penerapan AI, terutama karena didukung oleh jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.
Dalam ajang Indonesia Ethical AI Summit yang berlangsung pada 17 Juni 2026, Luhut menjelaskan bahwa proses integrasi sistem digital pemerintah terus menunjukkan kemajuan. Ia menyebut sekitar 80 persen infrastruktur Government Technology (GovTech) yang digunakan dalam berbagai layanan publik kini telah saling terhubung.
Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis disebut berhasil disatukan dalam satu ekosistem digital yang didukung teknologi AI. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah Platform Pemerintah Mulai Terintegrasi
Luhut menjelaskan bahwa berbagai platform digital milik pemerintah kini mulai terkoneksi dalam satu sistem terpadu. Beberapa di antaranya meliputi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, hingga INAku.
Menurutnya, integrasi data lintas sektor akan membantu pemerintah menjalankan berbagai program secara lebih tepat sasaran dan efisien. Salah satu fokus utama penerapannya adalah untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
AI Digunakan untuk Tingkatkan Efektivitas Bansos
Pemanfaatan AI tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga membantu pemerintah memastikan bantuan sosial diterima oleh kelompok yang tepat.
Luhut menilai data yang semakin lengkap dan terintegrasi memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program bantuan dapat dijalankan secara lebih efektif dan mengurangi potensi kesalahan sasaran.
Ia mencontohkan, penerima bantuan sosial yang dinilai memiliki potensi usaha dapat diarahkan untuk naik kelas menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan diharapkan mampu membangun usaha mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
Perluasan Basis Pajak dan Penciptaan Lapangan Kerja
Selain mendukung penyaluran bansos, integrasi data berbasis AI juga diharapkan membantu pemerintah memperluas basis pajak nasional. Dengan jumlah UMKM yang mencapai puluhan juta unit usaha, pemerintah melihat peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak secara bertahap.
Menurut Luhut, semakin banyak pelaku usaha yang berkembang dan masuk ke dalam sistem formal, semakin besar pula potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di saat yang sama, pertumbuhan UMKM juga diyakini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian nasional.
Pemerintah berharap pemanfaatan AI dalam ekosistem digital nasional tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki ketepatan program sosial, serta memperkuat penerimaan negara di masa depan.
