Dukungan anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah melampaui persyaratan minimum. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan jumlah anggota yang berminat mengajukan hak tersebut sudah lebih dari 50 orang.
Khozin menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan minimal pengusulan HMP, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu,” kata Khozin.
Ia menjelaskan, berdasarkan perkembangan hingga Selasa (10/11/2026), jumlah anggota DPR yang menyatakan keinginan untuk mengajukan HMP telah mencapai lebih dari 50 orang. Meski demikian, Khozin menilai jumlah pengusul yang besar bukan hal utama selama persyaratan formal telah terpenuhi.
“Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. Nggak butuh banyak,” ujarnya.
Khozin Ingin Polemik Ijazah Gibran Segera Diselesaikan
Khozin menyebut pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional anggota DPR. Ia mengatakan langkah tersebut didorong keinginan untuk menyelesaikan polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran agar tidak terus berlarut-larut.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah agenda lain yang perlu menjadi perhatian DPR sehingga persoalan tersebut diharapkan segera memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku.
“Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan,” tutur Khozin.
Aturan Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Mekanisme pengajuan Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 191 ayat (1), disebutkan bahwa usulan penggunaan hak tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
Selain memenuhi jumlah minimal pengusul, usulan HMP juga harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Dokumen tersebut dapat berupa materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, maupun materi dan bukti sah terkait dugaan tindakan atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, usulan tersebut perlu melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan dalam rapat paripurna DPR sesuai ketentuan tata tertib.
Usulan HMP Akhirnya Ditandatangani 120 Anggota DPR
Perkembangan dukungan terhadap pengajuan HMP kemudian berlanjut pada Rabu (11/11/2026). Pimpinan DPR menerima usulan yang ditandatangani oleh 120 anggota dari delapan fraksi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Dengan total 120 tanda tangan, jumlah pengusul telah jauh melampaui syarat minimum 25 anggota DPR. Usulan tersebut selanjutnya dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, terpenuhinya jumlah pengusul belum berarti Wakil Presiden telah diberhentikan dari jabatannya. Proses tersebut masih harus melewati tahapan kelembagaan dan ketentuan konstitusional.
