Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat setelah Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Informasi pengunduran diri itu disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran kepada CNN Indonesia. Narasumber tersebut membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden pada Rabu sore.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut kepada CNN Indonesia.
Kabar ini muncul di tengah meningkatnya dinamika politik di parlemen, menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat yang dihadiri perwakilan fraksi serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Jumlah pengusul berasal dari berbagai fraksi dengan rincian sebagai berikut:
- PDI Perjuangan: 14 anggota
- Partai Golkar: 11 anggota
- Partai Gerindra: 11 anggota
- PKB: 18 anggota
- Partai NasDem: 19 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Partai Demokrat: 18 anggota
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Rencananya, usulan penggunaan hak tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Substansi usulan HMP berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Penilaian tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Polemik Ijazah Menjadi Latar Belakang Usulan HMP
Dalam penjelasan para pengusul, persoalan utama yang menjadi perhatian adalah keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Para pengusul mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran serta putusan MK yang sebelumnya membahas dokumen tanda kelulusan setara SMA dari Singapura dan Australia.
Atas dasar itu, sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di parlemen. Namun, pengajuan HMP masih merupakan tahapan awal dan belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.
Sebelumnya, Gibran Bertemu Prabowo dan Membahas Polemik Ijazah
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuannya dengan Prabowo. Menurutnya, Presiden menyarankan agar ia tetap melanjutkan upaya hukum melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Kabar penyerahan surat pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026) pun menjadi perkembangan terbaru di tengah polemik persyaratan pendidikan dan proses politik yang berlangsung di DPR.
