Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat proses pengisian posisi tersebut menjadi perhatian. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kekosongan jabatan Wakil Presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan segera memproses surat tersebut dan mengirimkan permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua kandidat pengganti.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
MPR Memiliki Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat dalam waktu 60 hari.
Sementara itu, ketentuan teknis pemilihan diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3. Prosesnya melibatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan kandidat, MPR sebagai lembaga pemilih, serta dua calon Wakil Presiden yang diajukan.
Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran
Berikut rangkaian mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU MD3:
1. Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Proses pengisian jabatan dimulai ketika posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan mekanisme pemilihan pengganti sesuai aturan yang berlaku.
2. MPR Menggelar Sidang Paripurna Maksimal 60 Hari
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat (1) UU MD3.
3. Presiden Mengajukan Dua Nama Kandidat
Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
Berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) UU MD3, dua nama calon tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.
4. MPR Memilih Satu dari Dua Kandidat
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan satu nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 46 Ayat (3) UU MD3, pemilihan dilakukan dengan menentukan satu dari dua calon yang telah diajukan Presiden.
5. Kedua Kandidat Menyampaikan Pernyataan Kesiapan
Sebelum proses pemungutan suara, masing-masing calon Wakil Presiden diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (4) UU MD3.
6. Kandidat dengan Suara Terbanyak Ditetapkan sebagai Wapres
Hasil pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Calon yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (5) UU MD3.
7. Pemilihan Diulang Jika Perolehan Suara Sama
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar satu kali pemilihan ulang.
Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (6) UU MD3. Namun, jika hasil pemilihan ulang kembali menunjukkan perolehan suara yang sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (7) UU MD3.
8. MPR Melantik Wakil Presiden Terpilih
Tahapan terakhir adalah pelantikan calon yang telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU MD3, MPR bertugas melantik Wakil Presiden terpilih.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Presiden hanya mengajukan dua nama kandidat, sedangkan keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR melalui sidang paripurna sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.


