Potret Gibran Rakabuming Raka (via detikcom).
Potret Gibran Rakabuming Raka (via detikcom).
Beranda Berita Begini Proses Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran Setelah Pengunduran Diri
Berita

Begini Proses Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran Setelah Pengunduran Diri

Bagikan

Horas!

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat proses pengisian posisi tersebut menjadi perhatian. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kekosongan jabatan Wakil Presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan segera memproses surat tersebut dan mengirimkan permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua kandidat pengganti.

“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

MPR Memiliki Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat dalam waktu 60 hari.

Sementara itu, ketentuan teknis pemilihan diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3. Prosesnya melibatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan kandidat, MPR sebagai lembaga pemilih, serta dua calon Wakil Presiden yang diajukan.

Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran

Berikut rangkaian mekanisme pemilihan Wakil Presiden baru berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU MD3:

1. Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Proses pengisian jabatan dimulai ketika posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan mekanisme pemilihan pengganti sesuai aturan yang berlaku.

2. MPR Menggelar Sidang Paripurna Maksimal 60 Hari

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat (1) UU MD3.

3. Presiden Mengajukan Dua Nama Kandidat

Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan masing-masing kandidat.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) UU MD3, dua nama calon tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

4. MPR Memilih Satu dari Dua Kandidat

Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan satu nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.

Sesuai Pasal 46 Ayat (3) UU MD3, pemilihan dilakukan dengan menentukan satu dari dua calon yang telah diajukan Presiden.

5. Kedua Kandidat Menyampaikan Pernyataan Kesiapan

Sebelum proses pemungutan suara, masing-masing calon Wakil Presiden diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (4) UU MD3.

6. Kandidat dengan Suara Terbanyak Ditetapkan sebagai Wapres

Hasil pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Calon yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (5) UU MD3.

7. Pemilihan Diulang Jika Perolehan Suara Sama

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar satu kali pemilihan ulang.

Hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (6) UU MD3. Namun, jika hasil pemilihan ulang kembali menunjukkan perolehan suara yang sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Ayat (7) UU MD3.

8. MPR Melantik Wakil Presiden Terpilih

Tahapan terakhir adalah pelantikan calon yang telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU MD3, MPR bertugas melantik Wakil Presiden terpilih.

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Presiden hanya mengajukan dua nama kandidat, sedangkan keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR melalui sidang paripurna sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagikan
ads image
ads image
ads image
Artikel Terkait
Di Balik Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden.
Berita

Di Balik Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden

Horas! Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil...

Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden.
Berita

Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Horas! Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar...

Jumlah Anggota DPR Pengusul Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Lampaui Syarat Minimal.
Berita

Jumlah Anggota DPR Pengusul Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Lampaui Syarat Minimal

Horas! Dukungan anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik...

ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Raffi Ahmad.
Berita

ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Raffi Ahmad

Horas! Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian...