Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Gibran menjadi sorotan di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan tersebut berkembang hingga memunculkan desakan politik dan wacana pemakzulan melalui DPR.
Berikut sejumlah fakta terkait kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
1. Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Awal Persoalan
Persoalan yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran bermula dari gugatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusan pada 5 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA dari luar negeri. Meski demikian, putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak sah dan batal demi hukum.
Rangkaian putusan tersebut kemudian memicu berbagai respons politik, termasuk desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
2. Sebanyak 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Polemik dokumen pendidikan Gibran turut bergulir di parlemen. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya politik untuk menindaklanjuti persoalan yang melibatkan Gibran, termasuk wacana pemakzulan dari jabatan Wakil Presiden.
Para pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.
Desakan politik tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran belum menemukan penyelesaian yang diterima semua pihak.
3. Gibran Sempat Menyampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Namun, Gibran juga menyampaikan rencana untuk tetap menempuh jalur hukum dalam menghadapi persoalan dokumen pendidikannya. Ia menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran, termasuk melanjutkan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengatakan akan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
4. Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Perkembangan berikutnya terjadi pada Kamis (12/11/2026). Gibran mendatangi Gedung MPR RI sekitar pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan lembaga tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan maksud kedatangan Gibran. Ia menjelaskan bahwa Wakil Presiden tersebut menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat.
Muzani juga menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran disebut meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
5. Sempat Bertemu Prabowo Sebelum Mendatangi MPR
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo di Istana Negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi adanya pertemuan tersebut pada Kamis (12/11/2026). Ia menyampaikan bahwa setelah bertemu Presiden, Gibran berencana menuju Senayan untuk menemui pimpinan MPR.
Rencana kedatangan Gibran juga disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ketika memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kompleks parlemen.
Habiburokhman menyebut anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman perlu diberi kesempatan berbicara lebih dahulu karena akan menghadiri agenda di MPR terkait kedatangan Gibran.
6. Gibran Sempat Mengumpulkan Relawan di Istana Wakil Presiden
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, Gibran juga dikabarkan mengumpulkan sejumlah relawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Beberapa relawan terlihat mendatangi kawasan Istana Wapres di Kebon Sirih pada Kamis (12/11/2026). Salah satunya adalah Aneta dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).
Aneta mengatakan para relawan datang untuk memberikan dukungan kepada Gibran. Mereka terlihat menunggu kedatangan Wakil Presiden di salah satu gedung di kawasan Istana Wapres.
“Kasih dukungan dong,” ujar Aneta ketika ditanya mengenai tujuan kedatangan para relawan.
7. Prabowo Diminta Mengajukan Dua Nama Calon Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR akan memproses dokumen tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo nantinya harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Pengajuan tersebut memiliki batas waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani.
MPR juga berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Setelah itu, proses dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan kelompok DPD.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif, terhitung sejak pengunduran diri Gibran.
Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan memperoleh dukungan masyarakat.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujar Muzani.


