Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie disebut akan memberikan keterbukaan dan membantu penyidik dalam mengungkap perkara yang kini turut menyeret sejumlah jenderal Polri tersebut.
“Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” ujar Krisna dalam keterangannya melalui video pada Jumat (6/11/2026).
Kuasa Hukum Pastikan Tidak Ada Intimidasi Selama Pemeriksaan
Krisna Murti juga menyampaikan bahwa proses hukum yang dijalani kliennya sejauh ini telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia menjelaskan bahwa Ahrie telah mendapatkan pendampingan hukum sejak pertama kali diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, Krisna menegaskan bahwa kliennya tidak mengalami intimidasi selama menjalani pemeriksaan. Menurutnya, seluruh tahapan penanganan perkara tersebut berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama yang terseret dalam kasus tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini masih dalam proses penyidikan. Pernyataan kuasa hukum Ahrie Sonta yang menyatakan kesiapan kliennya untuk kooperatif menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara tersebut.
