Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Syafiuddin, mendesak pemerintah untuk merespons tuntutan para mitra ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 21 Juli 2025. Ia menilai, aspirasi para pengemudi tersebut adalah representasi dari suara pekerja yang selama ini berjuang di jalanan dan patut mendapat perhatian serius.
“Para driver ojol merupakan ujung tombak transportasi daring di Indonesia. Mereka bekerja keras, tetapi seringkali penghasilan mereka dipotong besar oleh aplikator. Pemerintah harus hadir memastikan keadilan bagi mereka,” kata Syafiuddin dalam pernyataan tertulis, Senin (21/7/2025).
Ia juga mendorong pemerintah untuk memediasi dialog antara perusahaan aplikator dan perwakilan driver demi tercapainya solusi bersama yang adil. Syafiuddin menegaskan bahwa perusahaan aplikasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan para mitranya.
“Fraksi PKB secara penuh mendukung desakan agar potongan komisi aplikator diturunkan menjadi 10%. Kesejahteraan driver harus menjadi prioritas, karena tanpa mereka, layanan ini tidak bisa berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPR dikatakan siap mengawal perjuangan para pengemudi ojol, termasuk mendorong lahirnya regulasi baru yang berpihak pada nasib mitra driver.
Sementara itu, aksi yang digelar oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan aksi ini melibatkan sekitar 50.000 pengemudi roda dua, mobil daring, serta kurir online dari berbagai platform.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan atas lambatnya respon pemerintah dan aplikator terhadap lima tuntutan utama mereka, yaitu:
- Negara hadir dengan UU atau Perppu Transportasi Online
- Komisi dibagi 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator
- Regulasi tarif pengiriman barang dan makanan
- Audit investigatif terhadap perusahaan aplikator
- Penghapusan sistem-sistem yang merugikan seperti aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan lainnya
Igun menegaskan, jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, aksi lanjutan akan terus digelar secara nasional hingga akhir tahun.
