Nama Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution menjadi sorotan setelah muncul tuduhan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie, yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, disebut sebagai salah satu nama yang dituduhkan dalam perkara tersebut.
Sebelum menduduki jabatan strategis di lingkungan Polri, Ahrie memiliki perjalanan karier panjang di bidang reserse, operasional, hingga lingkungan pimpinan kepolisian. Ia juga pernah terpilih sebagai calon ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri.
Lulusan Akpol 2002 dan Berpengalaman di Bidang Reserse
Mengutip informasi dari laman Tribrata News, Ahrie Sonta Nasution merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 2002. Ia disebut sebagai alumni pertama Akpol Batalyon Wicaksana Laghawa 2002 yang berhasil mencapai pangkat Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.
Dalam perjalanan dinasnya, Ahrie pernah bertugas di bidang reserse dan operasional. Salah satu penugasannya adalah di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua.
Pengalaman lainnya adalah keterlibatan Ahrie dalam tim penangkapan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia pada Juli 2020.
Pernah Menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri
Karier Ahrie kemudian berlanjut ke lingkungan pimpinan Polri. Pada 2021, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Posisi tersebut menjadi salah satu pengalaman penting dalam perjalanan kariernya di institusi kepolisian. Ahrie berada di lingkungan pimpinan Polri sebelum kemudian terpilih sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Oktober 2024, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut Ahrie sebagai salah satu dari enam personel Polri yang mengikuti seleksi untuk menjadi ajudan presiden dari unsur kepolisian.
Namun, Ahrie bersama tiga perwira dari tiga matra TNI yang ditetapkan sebagai ajudan presiden tidak pernah menjalankan tugas bersama Prabowo. Presiden saat itu memilih mengangkat sejumlah ajudan pribadinya untuk mengisi posisi tersebut.
Memiliki Gelar Doktor Ilmu Kepolisian
Selain memiliki pengalaman di bidang operasional, Ahrie juga menempuh pendidikan lanjutan hingga meraih gelar doktor Ilmu Kepolisian.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada 2018 melalui penelitian yang membahas penguatan budaya etika di lingkungan kepolisian tingkat resor.
Latar belakang pendidikan tersebut melengkapi perjalanan kariernya di institusi Polri, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pengawasan internal.
Dipromosikan Menjadi Brigjen hingga Irjen
Pada Oktober 2025, Ahrie memperoleh promosi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Saat itu, ia bertugas sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Setahun kemudian, Ahrie kembali mendapatkan promosi dengan dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum Polri berpangkat Inspektur Jenderal.
Penunjukan tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Kini, nama Ahrie kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Meski demikian, tuduhan tersebut perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah terbukti. Status dan keterlibatan Ahrie dalam perkara tersebut tetap harus merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum dan perkembangan proses penyelidikan.
