Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menepis isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan Prabowo sama sekali tidak mempunyai lahan sawit, bahkan tidak sampai satu hektare pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 yang digelar di Gedung Gereja Mulia Raja. Hashim menyebut kabar kepemilikan lahan sawit oleh Prabowo sebagai fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di Indonesia,” ujar Hashim, Selasa (23/12/2025), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Hashim, pihak yang menyebarkan isu tersebut justru diduga merupakan pelaku korupsi dan perusakan lingkungan. Ia mengungkap adanya kepemilikan lahan sawit ilegal dengan luas mencapai 3,7 juta hektare yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Hashim memperkirakan terdapat lebih dari 200 perusahaan yang menguasai konsesi ilegal di wilayah tersebut.
Ia menduga para pemilik konsesi ilegal itu merasa terancam dengan sikap tegas pemerintah saat ini dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga menyebarkan hoaks untuk menyerang Presiden Prabowo.
“Mereka dirugikan jika pemerintah benar-benar menegakkan hukum,” kata Hashim.
Hashim juga menyinggung peran influencer bayaran dan akun otomatis di media sosial yang disebut-sebut digunakan untuk menyebarkan tuduhan terhadap Prabowo terkait kepemilikan lahan sawit di daerah yang terdampak bencana.
Selain itu, Hashim menegaskan pemerintah berkomitmen menampung aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
Ia menyatakan telah mendengar bahwa aktivitas perusahaan tersebut telah dihentikan sementara dan berharap penutupan tersebut dapat bersifat permanen. Aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait hal ini, kata Hashim, akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
