Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, menjadi titik berkumpul sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi pada Kamis (27/8/2026). Massa yang datang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda, sehingga tuntutan yang disampaikan pun beragam.
Ada kelompok yang membawa persoalan dari daerah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, hingga massa yang datang untuk memberikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
Meski agenda mereka berbeda, seluruh kelompok menjadikan Gedung DPR sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi.
Warga Pati Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Salah satu kelompok yang hadir adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Massa tidak hanya membawa persoalan dari Kabupaten Pati, tetapi juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional.
Salah satu tuntutan utama AMPB adalah meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jika proses pengesahan belum dapat dilakukan, mereka meminta DPR memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan aturan tersebut.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu fokus utama kelompoknya dalam aksi di Jakarta.
Selain persoalan legislasi, AMPB turut meminta penanganan terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar. Sementara itu, perkara tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp42 miliar.
AMPB juga membawa persoalan terkait rekening yang sebelumnya disebut digunakan untuk menampung donasi masyarakat bagi kebutuhan aksi.
Massa Depok Bawa Tiga Tuntutan
Kelompok lain yang turut menyampaikan aspirasi di Jakarta adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).
Koordinator aksi AMDB, Yusuf, mengatakan kelompoknya membawa tiga tuntutan utama. Ketiganya meliputi:
- Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Meminta koruptor dijatuhi hukuman mati.
- Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelum menuju Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
AMDB juga ikut menyoroti persoalan rekening yang digunakan untuk menampung donasi masyarakat Pati. Tuntutan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang mempertemukan kelompok dari Depok dan Pati.
GERAM Sampaikan 10 Tuntutan
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa agenda yang lebih luas. Kelompok yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut menjadikan aksi sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Koordinator aksi GERAM, Ahmad Mixel, juga meminta pimpinan DPR turun langsung menemui massa untuk berdialog.
GERAM membawa sekitar 10 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional. Beberapa di antaranya adalah tuntutan untuk mengadili Prabowo-Gibran, menghentikan program KDMP dan MBG, serta mengevaluasi kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.
Mereka juga meminta pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta berkualitas, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan upah buruh.
Dalam persoalan kebencanaan, GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.
Kelompok tersebut juga menyuarakan pemenuhan hak pekerja rumah tangga.
Di bidang keamanan dan demokrasi, GERAM antara lain menuntut demiliterisasi, penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, serta pembebasan tahanan politik.
Untuk pemberantasan korupsi, mereka meminta aset milik koruptor disita dan dialihkan untuk mendukung pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, serta penanganan dan pemulihan bencana.
Aksi GERAM diperkirakan diikuti sekitar 1.000 orang dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Massa Bangkalan Datang Beri Dukungan untuk Program Prabowo
Di tengah kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, terdapat pula massa yang datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
Kelompok tersebut berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dan tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Koordinator RMP4, Ali, menyebut pihaknya menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti aksi di Jakarta.
Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.
Berbeda dengan kelompok lainnya, RMP4 membawa agenda untuk mendukung sejumlah kebijakan Presiden Prabowo, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ali menyebut masyarakat merasakan manfaat program tersebut karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara rutin.
Namun, dukungan terhadap MBG bukan berarti tanpa catatan. RMP4 meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, terutama terhadap sejumlah dapur penyedia makanan yang dinilai masih perlu diperbaiki.
Menurut mereka, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, bukan untuk menghentikan MBG.
Tuntutan Berbeda Sesuai Latar Belakang Massa
Beragamnya aspirasi yang muncul dalam aksi 27 Agustus tidak terlepas dari latar belakang setiap kelompok.
AMPB membawa persoalan Kabupaten Pati sekaligus mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. AMDB menyoroti pemberantasan korupsi dan persoalan harga kebutuhan pokok. Sementara GERAM membawa isu yang lebih luas, mulai dari demokrasi, perpajakan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebencanaan, hingga kebijakan keamanan.
Di sisi lain, RMP4 datang dengan agenda berbeda, yakni memberikan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta adanya perbaikan dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, aksi di Gedung DPR pada 27 Agustus tidak dapat dilihat sebagai satu gerakan yang memiliki satu tuntutan. Berbagai kelompok dengan kepentingan dan latar belakang berbeda berkumpul di lokasi yang sama untuk menyampaikan aspirasi masing-masing.
Gedung DPR dipilih sebagai lokasi penyampaian aspirasi karena sejumlah tuntutan berkaitan langsung dengan fungsi legislasi dan pengawasan parlemen. Salah satu isu yang mempertemukan beberapa kelompok adalah desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Di tengah perbedaan agenda tersebut, AMPB menyatakan aksi yang mereka ikuti akan dilakukan secara damai dan tetap menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
