Bobby Nasution Ajukan Rekomendasi Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat.
Bobby Nasution Ajukan Rekomendasi Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat
Beranda Berita Bobby Nasution Ajukan Rekomendasi Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat
Berita

Bobby Nasution Ajukan Rekomendasi Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat

Bagikan

Horas!

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi mengajukan rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama sejumlah elemen masyarakat di Kantor Gubernur Sumut pada Senin (24/11/2025), sebagai tindak lanjut dari Aksi Tutup TPL yang digelar pada 10 November 2025.

Melalui akun Facebook pribadinya, Bobby kembali menegaskan langkah tersebut. Ia menyebut telah berdialog dengan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

“Kami telah berdiskusi dengan masyarakat dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Simalungun, dan Dairi mengenai keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Mereka sebelumnya melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Sumut,” ungkapnya.

Pemprov Tidak Berwenang Menutup, Tapi Bisa Mengajukan Rekomendasi

Dalam unggahan yang sama, Bobby menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki otoritas langsung untuk menutup PT TPL. Namun pemprov dapat mengirimkan surat rekomendasi penutupan kepada pemerintah pusat.

“Dalam pertemuan ini, kami menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menutup TPL secara langsung. Namun Pemprov bisa memberikan rekomendasi penutupan kepada pemerintah pusat. Dokumen rekomendasi ini akan disusun bersama seluruh pihak terkait, mulai dari Sekber, pemerintah kabupaten, hingga Forkopimda,” tulisnya.

Keputusan Harus Memperhatikan Dampak bagi Masyarakat

Bobby menambahkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan nantinya harus mempertimbangkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini terutama menyangkut dampak sosial-ekonomi serta keberlangsungan tenaga kerja di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Harapan kami, rekomendasi ini menjadi keputusan bersama yang berpihak kepada masyarakat. Kami tidak ingin persoalan ini hanya berpindah dari tingkat provinsi ke pemerintah pusat tanpa menghasilkan penyelesaian nyata,” tegasnya.

Bagikan
ads image
ads image
ads image
Artikel Terkait
Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo.
Berita

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Horas! Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo...

AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Singgung Prinsip Hukum dan Hati Nurani.
Berita

AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Singgung Prinsip Hukum dan Hati Nurani

Horas! AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan...

Polda Sumut Tetapkan Konten Kreator Ritman Marbun sebagai Tersangka Dugaan Penistaan Agama.
Berita

Polda Sumut Tetapkan Konten Kreator Ritman Marbun sebagai Tersangka Dugaan Penistaan Agama

Horas! Polda Sumatera Utara menetapkan seorang konten kreator bernama Ritman Marbun sebagai...

5 Isi Tuntutan Demo Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta Hari Ini.
Berita

5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta Hari Ini

Horas! Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran...