Horas!
Dongan BK, gelombang dukungan untuk menyelamatkan Danau Toba dan Tanah Batak terus menguat, terutama dari para tokoh Batak di perantauan. Isu utama yang disoroti adalah keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dituding sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Suara ini menggema dalam seminar bertema “Selamatkan Tano Batak, Lestarikan Danau Toba” yang digelar pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Gereja HKBP Sudirman, Jakarta. Acara ini menyoroti kondisi Tano Batak dari sudut pandang pembangunan, ketenagakerjaan, dan ekonomi.
TPL Dianggap Warisan Masalah dari Masa Lalu
Dalam seminar tersebut, Rocky Pasaribu dari KSPPM menuturkan bahwa PT TPL—yang dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama dan berdiri sejak 1983—telah menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Ia menyoroti buruknya analisis dampak lingkungan saat perusahaan itu pertama kali beroperasi, yang berakibat pada polusi udara, kematian ternak, dan penyakit pada warga sekitar.
Meskipun pernah ditutup pada 1999 akibat tekanan publik, perusahaan itu kembali beroperasi pada 2003 dengan nama baru. Rocky menyatakan, hingga kini sekitar 63.000 hektare hutan telah berubah menjadi kebun eukaliptus, memicu bencana seperti banjir, longsor, serta kemiskinan ekologis. Tak hanya itu, sekitar 33.000 hektare lahan disebut tumpang tindih dengan tanah adat. Salah satu kisah tragis yang disorot adalah Sorbatua Siallagan, seorang kakek yang dipenjara karena mengelola tanah warisan leluhurnya.
Dugaan Penghindaran Pajak dan Kerugian Negara
Adrian Rusmana, ekonom korporasi, menambahkan dimensi baru. Ia mengungkap bahwa PT TPL diduga menjual seluruh hasil produksinya ke perusahaan afiliasi, yang bisa menjadi upaya penghindaran pajak. Dalam laporan keuangan 2023 dan 2024, TPL mencatatkan kerugian operasional, utang yang menumpuk, dan penurunan saham hingga 50%.
Adrian menyebut perusahaan ini tidak hanya bermasalah secara lingkungan, tapi juga secara finansial. Kepemilikan sahamnya pun hanya dikuasai oleh satu kelompok konglomerat besar. Sebelum menutup TPL, menurutnya, perusahaan harus terlebih dahulu bertanggung jawab atas kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan selama beroperasi.
Status UNESCO Geopark Toba Terancam
Togu Pardede dari Bappenas menegaskan bahwa saat ini status Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark sedang dalam evaluasi ulang oleh tim internasional. Ia menyebut Geopark Toba telah mendapat “kartu kuning”, yang berarti pengawasan ketat sedang berlangsung. Jika status ini dicabut, dunia akan menyaksikan kerusakan salah satu warisan geologi terbesar di Asia Tenggara karena ulah manusia.
Seruan Aksi dan Rencana Lanjutan
Ketua Panitia, St. Dr. Ir. Leo Hutagalung, MSCEm, menjelaskan bahwa seminar ini bukan sekadar diskusi, melainkan upaya serius untuk membuka mata publik dan pemerintah terkait kerusakan yang terjadi. Ia menyebut perlunya pembebasan Tano Batak dari eksploitasi yang mengancam keberlanjutan lingkungan.
Leo menambahkan bahwa hasil seminar ini akan dibukukan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan seminar lanjutan di HKBP Kebayoran Baru, dan akan berpuncak dalam Doa Bersama Nasional di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 18 Agustus 2025.
