Geopark Kaldera Toba Terancam Dicoret UNESCO, Pemerintah Gerak Cepat

Horas!

Dongan BK, Status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp) kini dalam posisi genting. Ancaman pencabutan status itu datang setelah kawasan tersebut mendapatkan peringatan berupa yellow card dari UNESCO pada September 2023 lalu dalam pertemuan Global Geopark di Maroko. Hal ini menandakan masih adanya sejumlah indikator yang belum memenuhi standar internasional.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) langsung turun tangan. Dalam pertemuan bersama General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba, Dr. Azizul Kholis, dibahas kronologi dan progres terkini upaya pemulihan status Geopark Toba. Azizul mengungkapkan bahwa proses pembenahan memerlukan waktu sekitar dua bulan, sebelum dilakukan asesmen ulang oleh UNESCO pada 15 Juli 2025.

“Kami optimistis status Kaldera Toba bisa diselamatkan dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Sumatera Utara pun memberi perhatian besar untuk mengembalikan status green card,” ujar Azizul, Jumat (16/5/2025).

Langkah Serius Pemerintah

Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menegaskan bahwa langkah konkret telah diambil untuk memenuhi rekomendasi UNESCO. Beberapa aspek yang harus diperbaiki antara lain:

• Interpretasi warisan geologi secara lebih mendalam
• Identifikasi elemen budaya dan alam secara menyeluruh
• Peningkatan visibilitas kawasan geopark
• Penguatan jaringan kerja dan pelatihan bagi pengelola lokal

“Kaldera Toba punya potensi besar sebagai destinasi berkelanjutan. Tapi pengelolaannya harus memenuhi standar global,” tegas Hariyanto.

Komitmen Dana dan Pengembangan Destinasi

Sebagai bentuk dukungan, Kemenparekraf telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi berbagai geosite yang tersebar di delapan kabupaten sekitar Danau Toba, termasuk Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.

Tak hanya itu, rencana jangka panjang juga tengah disiapkan, seperti penyusunan siteplan geosite yang akan dimulai pada 2026 dan penyelenggaraan event MICE bertema geopark serta wisata berkelanjutan.

Delapan kabupaten penerima DAK di kawasan Danau Toba antara lain:

1. Dairi
2. Karo
3. Simalungun
4. Tapanuli Utara
5. Toba
6. Pakpak Bharat
7. Humbang Hasundutan
8. Samosir

Menjaga Warisan, Menyentuh Masyarakat

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa menjaga status Geopark Kaldera Toba bukan hanya soal reputasi internasional, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam melestarikan alam dan budaya untuk generasi mendatang.

“Status geopark global membawa tanggung jawab besar. Kami akan terus mendampingi Pemprov Sumut dan badan pengelola agar seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi. Lebih dari itu, pengelolaan yang berkelanjutan juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Menteri Widiyanti.

Dengan kerja sama yang solid dan perbaikan menyeluruh, diharapkan status Geopark Kaldera Toba tetap terjaga dan terus berkembang menjadi destinasi unggulan Indonesia di mata dunia.