Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, harus melalui pertimbangan yang matang dan terukur. Menurutnya, relokasi satwa langka tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan ekosistem serta kelangsungan hidup badak di habitat barunya.
Pandangan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Ia menilai pemindahan satwa dari habitat alami tidak selalu menjamin keberhasilan pelestarian, terutama apabila satwa tersebut kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru.
Rieke Diah Pitaloka Soroti Wilayah Usaha Pertambangan di Ujung Kulon
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, terlebih dahulu menyoroti sebagian kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang disebut masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Rieke mempertanyakan proses penetapan wilayah tersebut, termasuk apakah kebijakannya telah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, lingkungan, serta hak masyarakat hukum adat.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk memastikan sebuah kebijakan telah memenuhi kewajiban HAM. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kewenangan daerah dan keadilan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rieke kemudian meminta dukungan Komisi XIII DPR RI untuk mendorong penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin.
Pigai Nilai Pelestarian Satwa Sebaiknya Memperhatikan Habitat Asal
Menanggapi hal tersebut, Natalius Pigai mencontohkan kebijakan pelestarian satwa di Rwanda. Ia menyampaikan pandangan bahwa pelestarian perlu memperhatikan habitat asal satwa agar keberlangsungan hidup dan perkembangbiakannya tetap terjaga.
Pigai menilai pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon dapat bertentangan dengan prinsip pelestarian apabila dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai.
Ia juga menggunakan analogi dalam konteks HAM. Menurut Pigai, pemindahan paksa suatu komunitas manusia dari tempat kehidupannya ke wilayah lain secara sadar dan sengaja dapat masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
Analogi tersebut disampaikan untuk menekankan pentingnya menghormati ruang hidup, meskipun ia membedakan konteks perlindungan manusia dengan pelestarian satwa.
Relokasi Badak Jawa Harus Memperhitungkan Ekosistem
Seusai rapat, Pigai kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan badak jawa tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap kemungkinan relokasi harus melalui perhitungan yang menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kondisi habitat, kemampuan adaptasi satwa, serta dampaknya terhadap ekosistem di sekitar lokasi tujuan.
Menurutnya, satwa yang dipindahkan dari lingkungan asal berisiko mengalami kesulitan beradaptasi sehingga tidak dapat berkembang biak dengan baik.
“Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya,” tegas Pigai.
Dengan demikian, pandangan Pigai menempatkan kajian lingkungan dan keberlangsungan hidup satwa sebagai hal penting dalam pembahasan relokasi badak jawa. Pernyataannya juga menegaskan bahwa pemindahan tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai langkah yang bisa dilakukan tanpa kajian mendalam.
Pigai Singgung Dugaan Kepentingan Bisnis
Selain menyoroti aspek pelestarian, Pigai turut menyinggung kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.
Ia menyampaikan dugaan tersebut berdasarkan pengalamannya ketika menangani berbagai perkara selama menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikan Pigai dalam rapat. Adapun wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo masih perlu dilihat berdasarkan hasil kajian dan keputusan resmi pemerintah.


