Horas!
Dongan BK, sejak awal kemerdekaan hingga pemerintahan terbaru, banyak tokoh berdarah Batak yang dipercaya mengisi jabatan strategis di kabinet Indonesia. Dari posisi menteri teknis hingga koordinator, bahkan wakil presiden, kontribusi putra-putri Batak, baik dari Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, maupun Angkola terlihat konsisten dalam perjalanan sejarah pemerintahan nasional.
Berikut rangkuman tokoh Batak yang pernah atau sedang menjabat sebagai menteri, dikelompokkan berdasarkan era presiden.
Era Presiden Prabowo Subianto (Kabinet Merah Putih)
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sejumlah tokoh Batak masuk dalam jajaran kabinet:
- Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Luhut Binsar Pandjaitan – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (setingkat menteri).
- Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kehadiran mereka menunjukkan keberlanjutan peran strategis tokoh Batak dalam pemerintahan pusat.
Era Presiden Joko Widodo
Pada masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah nama Batak juga memegang posisi penting:
- Luhut Binsar Pandjaitan – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Menko Polhukam.
- Darmin Nasution – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Juliari Batubara – Menteri Sosial.
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, peran tokoh Batak juga cukup menonjol:
- Sudi Silalahi – Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
- M. S. Kaban – Menteri Kehutanan.
- Tifatul Sembiring – Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mahendra Siregar – Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Perdagangan (kemudian menjadi Ketua OJK di era berikutnya).
Era Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa Megawati Soekarnoputri hanya ada dua tokoh Batak yang duduk di kursi Menteri:
- Bungaran Saragih – Menteri Pertanian (melanjutkan jabatan dari era sebelumnya).
- Feisal Tanjung – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada masa transisi.
Era Presiden Abdurrahman Wahid
Selanjutnya, deretan Menteri berdarah Batak di era Abdurrahman Wahid:
- Luhut Binsar Pandjaitan – Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Bungaran Saragih – Menteri Pertanian dan Kehutanan.
- Bomer Pasaribu – Menteri Tenaga Kerja.
Era Presiden B.J. Habibie
Sementara itu, pada masa pemerintahan B. J. Habibie, ada sejumlah Menteri berdarah Batak, antara lain:
- Muslimin Nasution – Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Panangian Siregar – Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Akbar Tanjung – Menteri Sekretaris Negara.
- Feisal Tanjung – Menko Polkam.
Era Presiden Soeharto (Orde Baru)
Pada masa pemerintahan Soeharto, tokoh Batak banyak menduduki posisi strategis:
- Cosmas Batubara – Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Tenaga Kerja.
- Maraden Panggabean – Menteri Pertahanan/Panglima ABRI dan Menko Polkam.
- Feisal Tanjung – Panglima ABRI (setingkat menteri).
- Arifin Harahap – Menteri Perdagangan.
- Arifin Siregar – Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia.
- T. B. Silalahi – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- J. H. Hutasoit – Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan.
Era Orde Lama dan Awal Kemerdekaan
Pada periode awal republik, kontribusi tokoh Batak juga sangat signifikan:
- A. M. Tambunan – Menteri Sosial.
- Amir Sjarifuddin – Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan.
- Ferdinand Lumban Tobing – Menteri Penerangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Urusan Transmigrasi.
- Abdul Haris Nasution – Menteri Keamanan Nasional/KASAD.
- Adam Malik – Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden (berdarah Mandailing).
- Zainul Arifin Pohan – Wakil Perdana Menteri.
- Mananti Sitompul – Menteri Pekerjaan Umum.
Dari era Orde Lama hingga pemerintahan terkini, tokoh-tokoh Batak terbukti konsisten hadir di panggung pemerintahan nasional. Kepercayaan yang diberikan lintas generasi dan rezim ini menunjukkan kontribusi besar masyarakat Batak dalam membangun Indonesia, baik di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, hingga diplomasi internasional.
